Percepatan Pembangunan Kabupaten Kepulauan Menuju Masyarakat Maju dan Sejahtera

1. Pendahuluan

Pembangunan nasional pada waktu lalu masih bersifat umum dan menggunakan pendekatan sektoral, kurang memperhatikan kewilayahan sehingga program dan pengalokasian anggaran tidak mempertimbangkan karakteristik yang dimiliki daerah. Sehingga kebijakan pembangunan ini menimbulkan perbedaan tingkat kemajuan dan kesenjangan antar daerah yang mengakibatkan adanya ketimpangan sosial ekonomi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perbedaan tingkat kemajuan dan kesenjangan antar daerah memerlukan percepatan pembangunan. Percepatan pembangunan yang dimaksud adalah kesesuaian program dengan karakteristik dan kebutuhan daerah serta ketersediaan anggaran sehingga pembangunan dapat terjamin. Itu berarti ada percepatan pembangunan bahkan dengan adanya Undang-Undang Otonomi Daerah dan Otonomi Khusus, sesungguhnya telah memberikan ruang yang luas pada aspek kewenangan dan pendanaan untuk lebih leluasa bagi pemerintah daerah untuk mengelola penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan guna terwujudnya rasa aman dan sejahtera bagi masyarakat.

Mengapa Penting Pendidikan Karakter Bagi Umat Manusia

Sudah tidak dapat dipungkiri lagi bahwa untuk menemukan suatu kejujuran sudah menjadi hal yang langka. Dalam berbagai sektor kehidupan, manusia lebih cenderung melakukan kecurangan dan ketidakadilan. Bahkan berbuat curang dan ketidakadilan sudah dianggap hal yang biasa saja. Nah, untuk bisa mengembalikan nilai kejujuran dan kebenaran ini, maka diperlukan Pendidikan Karakter. Bagaimana pendidikan karakter yang dimaksud? Ikuti tulisan berikut ini.

Pendahuluan
Pendidikan karakter telah menjadi kebutuhan bagi berbagai negara di dunia karena melalui pendidikan karakter akan mempersiapkan generasi yang berkualitas untuk  kepentingan individu maupun kepentingan warga masyarakat secara keseluruhan. Penting karena dalam pendidikan karakter ada nilai-nilai yang diajarkan tumbuh dan berkembang dalam kehidupan manusia yaitu: jujur, saling menghargai, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, rasa ingin tahu, menghargai prestasi, bersahabat, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli sosial, dan tanggung jawab. Nilai-nilai ini sangat dibutuhkan untuk membangun hidup manusia disamping ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dengan demikian, maka sistem pendidikan Nasional perlu memperhatikan dan menetapkan kebijakan yang mengarah kepada keseimbangan kurikulum antara mendidik manusia untuk pandai dan manusia yang berperilaku baik.

Strategi Percepatan Pembangunan di Papua dan Papua Barat

Kompleks Kantor Gubernur Papua Barat

Puncak Piramid Gunung Cartenz Papua

Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) diamanatkan untuk melaksanakan Perpres Nomor 65 Tahun 2011 Tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat (P4B) dengan tugas pokok membantu Presiden dalam melakukan dukungan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, fasilitasi, serta pengendalian pelaksanaan Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Makna dari tugas tersebut adalah menjadi jembatan atau penghubung antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka percepatan pembangunan. Dengan kata lain tidak melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan atau menjadi eksekutor karena tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan menjadi tanggung jawab kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/ kota. Unit ini tugasnya hanya terbatas pada mendorong program dan pendanaan yang telah disepakati oleh Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah agar dapat terlaksana di daerah kabupaten/ kota dengan tepat sasaran dan tepat waktu.

Paradigma Baru Pamongpraja Dalam Otonomi Khusus Papua

Pendahuluan

Pengelolaan pemerintahan di Papua pada saat sebelum Otonomi Khusus belum sepenuhnya memungkinkan tercapainya kesejahteraan rakyat, rasa keadilan dan penghormatan terhadap hak-hak dasar. Kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya kesenjangan pada hampir semua sektor kehidupan. Upaya penyelesaian masalah tersebut selama itu dinilai kurang menyentuh akar masalah sehingga memicu berbagai bentuk kekecewaan dan ketidakpuasan.

Momentum reformasi di Indonesia memberi peluang bagi timbulnya pemikiran dan kesadaran baru untuk menyelesaikan berbagai permasalahan besar Bangsa Indonesia dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik. Sehubungan dengan itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menetapkan perlu adanya pemberian status Otonomi Khusus kepada Provinsi Irian Jaya sebagaimana diamanatkan dalam ketetapa MPR RI Nomor IV/ MPR/ 1999 tentang Garis-Garis Besar Halauan Negara 1999-2004 Bab IV huruf (g) angka 2 dan dalam Ketetapan MPR RI Nomor IV/ MPR/ 2000 tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah, yang antara lain menekankan tentang pentingnya segera merealisasikan Otonomi Khusus tersebut melalui penetapan suatu undang-undang otonomi khusus bagi Provinsi Irian Jaya dengan memperhatikan aspirasi masyarakat. Hal ini merupakan suatu langkah awal yang positif dalam rangka membangun kepercayaan rakyat kepada Pemerintah sekaligus merupakan langkah strategis untuk meletakkan kerangka dasar yang kukuh bagi upaya yang perlu dilakukan demi tuntasnya penyelesaian masalah di Provinsi Papua.

Pengelolaan Pemerintahan Di Bumi Cenderawasih Dalam Era Otonomi Khusus

Pemandangan Kota Jayapura

Pengelolaan pemerintahan di Bumi Cenderawasih ini dari waktu ke waktu terus mendapat perhatian dari semua lapisan masyarakat terutama penyelenggara pemerintahan di negeri ini. Mengapa perlu mendapat perhatian? Karena ada yang lemah perlu dikuatkan sehingga kedudukan atau posisinya seimbang, sama dan kuat. Ibarat anatomi tubuh manusia bila ada bagian yang sakit tentu bagian lain juga turut mengalami merasakan sehingga perlu diupayakan pemulihan dan kesembuhannya. Anatomi tubuh ini diibaratkan sebuah negara seperti Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bila ada provinsi atau suatu wilayah sakit atau lemah perlu dipulihkan, disembuhkan atau dikuatkan sehingga kedudukannya sama seimbang dan kuat. Itu adalah teori sistem yaitu saling berhubungan satu bagian dengan bagian lain dalam satu ikatan kesatuan. Perlu ada perhatian khusus untuk mengatasi yang lemah.

Jawabannya telah terwujud dengan adanya Undang-Undang Otonomi Khusus. Telah memberikan kepercayaan bahwa ada upaya dan kesungguhan pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Papua. Dalam perjalanan era otonomi khusus kita harus jujur mengakui ada kemajuan yang telah kita capai, rasakan dan nikmati. Kita juga harus jujur mengakui adanya kelemahan yang perlu ada perbaikan dan pembenahan. Persoalan sekarang adalah jangan kita saling menyalahkan satu dengan yang lain. Marilah kita bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab kita masing-masing menuju ke arah yang lebih baik. Karena kata orang bijak untuk mencapai kesempurnaan, memperkecil perbedaan dan memperbanyak persamaan. Dengan demikian sambil menunggu perbaikan dan pembenahan Otonomi Khusus, marilah kita bekerja menekuni apa yang telah ada pada kita.

Kemajuan Suatu Daerah Ditentukan Oleh Pemimpin Pemerintahan

Gubernur Papua melantik Bupati dan Wakil Bupati Paniai (26 April 2013)

Berbagai teori dan pengalaman menunjukkan bahwa mengubah lingkungan alam dan taraf hidup masyarakat dalam suatu daerah sangat ditentukan oleh pemimpin pemerintahan sebagai pengendali penyelenggaraan pemerintahan. Karena di tangannya ada kekuasaan dan kewenangan yang diberikan negara untuk mengatur, menata manusia dan alam yang ada di dalam ruang lingkup wilayahnya. Sejalan dengan kewenangan tersebut maka diikuti dengan pengelolaan keuangan negara yang diberikan kepada daerah yang menjadi tanggung jawabnya agar dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat. Atas dasar kewenangan tersebut maka untuk mewujudkannya kata pelayanan masyarakat menjadi kunci untuk membuka tabir kesejahteraan dan keamanan yang didambakan oleh masyarakat.

Pelayanan masyarakat adalah tugas pemerintah yang paling pokok dan kerja keras adalah sikap yang paling diharapkan dari setiap pemimpin pemerintah yaitu Bupati, Walikota untuk melaksanakannya. Penjabaran atas dua prinsip itu hendaknya menjadi pedoman bagi setiap pemimpin pemerintahan dan aparatur pemerintah. Pemerintah itu adalah pengaturan hubungan-hubungan sosial untuk mencapai harmoni dalam masyarakat. Ia bermakna pelayanan masyarakat dan penindakan terhadap mereka yang melanggar aturan atau hukum yang telah ditetapkan bersama.

Pemberdayaan Masyarakat Dalam Konsepsi dan Penerapannya

Para nelayan bersiap melaut untuk menangkap ikan guna keberlangsungan hidup keluarganya di Kabupaten Kepuluan Yapen.

Pemberdayaan Masyarakat sebagai suatu strategi, sekarang telah banyak diterima, bahkan telah berkembang di dunia dan di Indonesia. Namun upaya mewujudkannya dalam penerapan pembangunan tidak selalu berjalan mulus. Pemberdayaan adalah kata kunci yang menjadi jembatan pembangunan ekonomi Makro dan pembangunan ekonomi Mikro. Pembangunan ekonomi Makro diartikan sebagai pembangunan yang diarahkan kepada kegiatan yang berskala besar, seperti industri-industri, penanam modal untuk investasi dan peran-peran pasar dalam alokasi sumber daya. Dengan anggapan bahwa kebijakan pembangunan ekonomi Makro yang tepat dan menguntungkan semua lapisan masyarakat. Dalam kenyataannya kebijakan ini tidak menghasilkan jawaban yang memuaskan untuk masyarakat banyak.