Pembangunan Jalan Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat

Berkat Perpres 40 Tahun 2013, Sejumlah Pembangunan Jalan Provinsi, Kabupaten/ Kota Dapat Dibiayai APBN.

UP4B telah mengupayakan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2013 oleh Presiden yang menjadi rujukan pembangunan jalan untuk membangun konektivitas di wilayah-wilayah terisolasi dengan jalan strategis nasional. SEBELUM ditetapkannya Perpres ini jalan yang statusnya nasional saja yang dibiayai dengan APBN. Sesudah ditetapkannya Perpres ini jalan provinsi dan kabupaten/ kota yang sifatnya strategis juga dapat dibiayai oleh Pemerintah Pusat melalui APBN. Contoh Kabupaten Kepulauan Yapen khususnya Pulau Yapen sudah 45 tahun dibentuk menjadi kabupaten, jalan keliling/ lingkar Pulau Yapen saja belum terhubungkan. Panjang Lingkar Pulau Yapen 500 KM sampai pada tahun 2012 baru terbangun 200 KM, masih tersisa 300 KM lagi. Penyebabnya karena dana pembangunan terbatas. Dana APBD lebih banyak kepada belanja pegawai.

Setiap tahun pembangunan jalan baru, dana yang disiapkan hanya 20 Milyar saja. Perhitungannya bila 1 KM membutuhkan 2 Milyar berarti hanya membuka jalan baru sepanjang 10 KM saja tiap tahun. Berarti membutuhkan waktu 30 tahun lagi Jalan Lingkar Yapen dapat terhubungkan. Mengapa tidak dapat dibiayai melalui Pemerintah Pusat dalam APBN karena jalan tersebut statusnya jalan provinsi dan kabupaten. Tetapi dengan Perpres ini pembangunan jalan tersebut dapat dimungkinkan untuk di program pembiayaannya dari Pemerintah Pusat melalui dana APBN. Sehingga diharapkan dalam waktu tidak terlalu lama lagi, 2 sampai dengan 3 tahun ke depan dapat terhubungkan dan masyarakat dapat menikmati Jalan Lingkar Yapen ini sehingga konektivitas wialyah dan kehidupan masyarakat akan lebih baik.

Percepatan Pembangunan Kabupaten Dataran Rendah dan Dataran Tinggi Menuju Masyarakat Maju dan Sejahtera

Pendahuluan

Pembangunan nasional pada waktu lalu masih bersifat umum dan menggunakan pendekatan sektoral, kurang memperhatikan kewilayahan sehingga program dan pengalokasian anggaran tidak mempertimbangkan karakteristik yang dimiliki daerah. Sehingga kebijakan pembangunan ini menimbulkan perbedaan tingkat kemajuan dan kesenjangan antar daerah yang mengakibatkan adanya ketimpangan sosial ekonomi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perbedaan tingkat kemajuan dan kesenjangan antar daerah memerlukan percepatan pembangunan. Percepatan pembangunan yang dimaksud adalah kesesuaian program dengan karakteristik dan kebutuhan daerah serta ketersediaan anggaran sehingga pembangunan dapat terjamin. Itu berarti ada percepatan pembangunan bahkan dengan adanya Undang-Undang Otonomi Daerah dan Otonomi Khusus, sesungguhnya telah memberikan ruang yang luas pada aspek kewenangan dan pendanaan untuk lebih leluasa bagi pemerintah daerah untuk mengelola penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan guna terwujudnya rasa aman dan sejahtera bagi masyarakat.

Lembah Baliem di Kabupaten Jayawijaya

Mengapa Penting Pendidikan Karakter Bagi Umat Manusia

Sudah tidak dapat dipungkiri lagi bahwa untuk menemukan suatu kejujuran sudah menjadi hal yang langka. Dalam berbagai sektor kehidupan, manusia lebih cenderung melakukan kecurangan dan ketidakadilan. Bahkan berbuat curang dan ketidakadilan sudah dianggap hal yang biasa saja. Nah, untuk bisa mengembalikan nilai kejujuran dan kebenaran ini, maka diperlukan Pendidikan Karakter. Bagaimana pendidikan karakter yang dimaksud? Ikuti tulisan berikut ini.

Pendahuluan
Pendidikan karakter telah menjadi kebutuhan bagi berbagai negara di dunia karena melalui pendidikan karakter akan mempersiapkan generasi yang berkualitas untuk  kepentingan individu maupun kepentingan warga masyarakat secara keseluruhan. Penting karena dalam pendidikan karakter ada nilai-nilai yang diajarkan tumbuh dan berkembang dalam kehidupan manusia yaitu: jujur, saling menghargai, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, rasa ingin tahu, menghargai prestasi, bersahabat, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli sosial, dan tanggung jawab. Nilai-nilai ini sangat dibutuhkan untuk membangun hidup manusia disamping ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dengan demikian, maka sistem pendidikan Nasional perlu memperhatikan dan menetapkan kebijakan yang mengarah kepada keseimbangan kurikulum antara mendidik manusia untuk pandai dan manusia yang berperilaku baik.