Pengakhiran Tugas dan Hasil Yang Dicapai UP4B

Unit Percepatan Pembangunan  Provinsi Papua dan Papua Barat (UP4B) yang memulai tugasnya sejak 10 Januari 2012 lalu, akan segera berakhir tanggal 31 Desember 2014.  Meski, hanya berusia 3 tahun, namun kehadiran lembaga bentukan presiden ini, telah banyak berkontribusi bagi pembangunan di Tanah Papua. Apa saja yang sudah dilakukan UP4B selama 3 tahun ini?  Ikut tulisannya.

Sudah menjadi kewajiban setiap organisasi utamanya organisasi pemerintah bahwa bila mengakhiri tugas harus mempertanggungjawabkan kepada pemberi tugas dalam hal ini pemerintah dan masyarakat. Berdasarkan Perpres Nomor 66 Tahun 2011 dibentuklah UP4B untuk mengawal Percepatan Pembangunan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (P4B) berdasarkan Perpres Nomor 65 Tahun 2011. Unit ini adalah suatu lembaga yang dibentuk presiden dengan tugas membantu Presiden Republik Indonesia untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi perencanaan, fasilitasi, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan percepatan pembangunan. UP4B melaksanakan tugas sejak 10 Januari 2012 dan akan berakhir tugasnya pada tanggal 31 Desember 2014 sesuai dengan Perpres Nomor 66 Tahun 2011.



Makna tugas unit ini adalah menjadi jembatan atau penghubung antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan pembangunan. UP4B bukanlah lembaga eksekutor karena program dan dana tetap berada pada Kementerian/ Lembagadan Pemerintah Daerah, tugasnya hanya terbatas pada mengkoordinasi perencanaan, memfasilitasi dan pengendalian program dan kegiatan Kementerian/Lembaga dengan Pemerintah Daerah agar berhasil dilaksanakan dengan tepat sasaran, tepat waktu dan tepat guna dalam wujud pertemuan, rapat bahkan pengendalian evaluasi bersama ke lapangan untuk melihat kemajuan pekerjaan di kabupaten/ kota. Dana operasional UP4B berasal dari APBN, setiap tiga bulan diadakan pemeriksaan oleh inspektorat kementerian sekretariat Negara. UP4B memberikan pertanggungjawaban berupa laporan kemajuan P4B setiap 3 bulan sekali kepada Wakil Presiden dan 6 bulan sekali kepada Presiden.

Kenyataan di lapangan mendorong UP4B mengambil langkah untuk melaksanakan tugas pokok dengan memfokuskan Rencana aksi P4B pada 5 Program utama meliputi: pembangunan infrastruktur dasar; pemberdayaan ekonomi rakyat; peningkatan pelayanan pendidikan; peningkatan pelayanan kesehatan; serta pemberian afirmasi kepada Putra-Putri Asli Papua. Sedangkan 3 program pendukung meliputi: program penguatan dan pengendalian pemanfaatan ruang serta pengelolaan pertanahan; program peningkatan stabilitas keamanan dan ketertiban; dan program pengembangan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah daerah.

Dalam mendorong terlaksananya 5 program utama, 3 program pendukung dan program prakarsa UP4B, seluruh fungsi-fungsi koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, pengendalian dan evaluasi telah dioptimalkan, makahasil capaian sebagai berikut:

1. Pemberdayaan Ekonomi Rakyat:

• Peningkatan alokasi APBN dan DAK di bidang ekonomi di K/L terkait, serta terjadi kerjasama pengembangan usaha antara pemerintah dan swasta, dan antara Pemda di Papua dengan Pemda di luar Papua.
• Tersusun rencana induk pengembangan ekonomi berbasis komoditas unggulan pertanian (kakao, pala, sagu, karet, kopi) dan perikanan sesuai dengan potensi wilayah.
• Mengupayakan ditetapkannya Perpres Nomor 84 Tahun 2012 yang memberikan perlakuan khusus kepada OAP agar menjadi bagian aktif dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah,pekerjaan yang bernilai hingga 500 juta untuk wilayah pantai dan hingga 1 Miliar untuk wilayah pegunungan dapat ditunjuk secara langsung.

2. Peningkatan Pelayanan Pendidikan:

• Peningkatan pelayanan pendidikan dasar di seluruh kampung di Papua dan Papua Barat sudah terjangkau namun kualitas pelayanannya perlu ditingkatkan.
• Penambahan alokasi APBN dan Dana Alokasi Khusus (DAK) di bidang pendidikan khususnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan dasar dan menengah terutama untuk membangun sekolah baru, sekolah berasrama, sarana pendidikan termasuk rumah guru, pengadaan guru, dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
• Mengupayakan penambahan guru untuk mengajar di daerah-daerah yang jumlah gurunya terbatas dalam Program Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Terluar, Tertinggal (SM3T) pada tahun 2012 sebanyak 347 guru di 6 kabupaten, tahun 2013 sebanyak 877 guru (tersebar 594 orang di 14 kabupaten Papua yaitu Dogiyai, Paniai, Deiyai, Waropen, Lanny Jaya, Mamberamo Raya, Tolikara, Mamberamo Tengah, Jayawijaya, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Asmat, Mappi dan Biak dan 283 orang di 7 kabupaten Papua Barat yaitu: Raja Ampat, Sorong, Tambrauw, Sorong Selatan, Maybrat, Teluk Bintuni dan Manokwari Selatan), dan tahun 2014 sebanyak 863 guru tersebar di beberapa kabupaten sesuai dengan permintaan pemerintah daerah.

3. Peningkatan Pelayanan Kesehatan:

• Peningkatan pelayanan kesehatan dasar di seluruh kampung di Papua dan Papua Barat sudah terjangkau namun kualitas pelayanannya perlu ditingkatkan.
• Penambahan dana pada APBN dan DAK di bidang kesehatan diprioritaskan untuk peningkatan pelayanan kesehatan dasar dalam bentuk pembangunan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Puskemas Pembantu (Pustu), Pelayanan Kesehatan Bergerak (PKB), pengadaan sarana/prasarana, tenaga kesehatan, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Obat dan Vaksin, Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS), dan rumah tenaga kesehatan.

4. Pembangunan  Infrastruktur Dasar:

• Mengupayakan ditetapkannya Perpres Nomor 40 Tahun 2013 yang menjadi rujukan pembangunan jalan untuk membangun konektivitas di wilayah-wilayah terisolasi, dengan jalan strategis nasional. Yang sebelumnya dibiayai APBN terbatas pada status jalan nasional saja, sekarang jalan kabupaten/ kota dan provinsi yang strategis dapat juga dibiayai APBN.
• Penambahan alokasi dana pada APBN dan Dana Direktif  Presiden untuk kementerian terkait dan terlaksana sesuai dengan kerangka waktu yang ditetapkan.
• Pelibatan TNI dalam membangun ruas-ruas tertentu jalan P4B mencapai 190 Km.

Pembangunan jalan ruas Dekai - Oksibil yang menghubungkan Ibukota Kabupaten Yahukimo dengan Ibukota Kabupaten Pegunungan Bintang


5.  Afirmasi:

• MengupayakanProgram Afirmasi PendidikanTinggi (ADIK) yaitu keberpihakan bagi Putra-Putri Asli Papua yang tamat SMA/SMK untuk melanjutkan pendidikan di 39 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dari Provinsi Aceh sampai Provinsi Maluku, dan Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) Putra-Putri Asli Papua yang tamat SMP dapat diberi kesempatan untuk melanjutkan pendidikan di SMA/SMK terbaik di Pulau Jawa dan Bali, maupun pendidikan kedinasan di tiap Kementerian/ Lembaga yang memiliki lembaga pendidikan dan juga Akademi Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia.
• Tersedianya program PNS jalur khusus bagi SDM aparatur Papua sebanyak 96 orang angkatan 2013 telah bekerja pada kementerian/lembaga pemerintah dan tersedia 165 lowongan angkatan 2014.

Secara terinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel Afirmasi Pendidikan Umum, Kedinasan dan Aparatur (Status September 2014)

* = masih dalam proses.


6.  Mendorong Program Prakarsa UP4B

• Pemberian alokasi pasokan listrik oleh British Petroleum (BP) Tangguh sebesar 8 MW dan pemasangan jaringan transmisi oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) di Kabupaten Teluk Bintuni.
• Pembangunan dermaga sungai dan depot BBM di Mumugu (Kabupaten Asmat) untuk mendukung pengembangan transportasi antarmoda (darat, sungai dan laut) yang  menghubungkan wilayah selatan ke Wamena.
• Disepakati rencana pembangunan 2 dermaga sungai di wilayah Asmat (Suator) dan Boven Digoel (Asiki) yang berfungsi seperti Dermaga Mumugu.
• Disepakati pembangunan depot BBM di Sorong Selatan untuk mendukung transportasi di wilayah kepala burung.
• Disepakati pembangunan PLTM Oksibil 1.5 MW di Kabupaten Pegunungan Bintang.
• Pemberdayaan usaha mama-mama yang merupakan “tulang punggung” ekonomi keluarga dalam bentuk fasilitasi pemasaran, bimbingan teknis usaha, dan pelembagaan usaha.
• Pembangunan rumah ibadah, runway lapangan terbang perintis Korowai Batu dan balai adat di Kabupaten Boven Digoel, sebuah daerah yang tertinggal yang perlu mendapat perhatian.

 Status per 14 Oktober 2014

• Penyiapan kebijakan (Rancangan Perpres) mengenai percepatan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.

7.     Pembangunan Situs Pekabaran Injil Pulau Mansinam
Terlaksana dan diresmikannya pembangunan Situs Pekabaran Injil Mansinam. Pembangunan Situs Mansinam memiliki nilai yang sangat penting bagi masyarakat di Tanah Papua. Unit ini akan berakhir dan diharapkan program-program yang telah dilaksanakan akan diteruskan oleh Pemerintah Daerah Provinsi  Papua dan Papua Barat, dan kabupaten/kota serta  pemerintah pusat yaitu kementerian dan lembaga terkait.

 

Patung Kristus Raja di Situs Pekabaran Injil Pulau Mansinam

Hasil capaian dalam kurun waktu 3 tahun adalah wujud perhatian Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang mempunyai daya ungkit dan daya dorong untuk mempercepat pembangunan di Tanah Papua. Ini yang dapat dipersembahkan untuk masyarakat di bumi Cenderawasih ini.

Tentu masih banyak hal yang perlu didorong lagi oleh pemerintah sehingga memantapkan kewajiban negara untuk memberikan penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia masyarakat Papua yang lebih baik.

“Mari Kita Buat Yang Orang Papua Bisa Jangan Yang Kita Mau”

“Merajut Harmoni Membangun Papua”
Menghubungkan Yang Terputus (Konektivitas)
Memadukan Yang Terserak (Harmonisasi)
Menguatkan Yang Lemah (Keberpihakan)
Mencari Jalan Keluar (Solusi)

E. Fonataba
Wakil Kepala UP4B

* Terbit di Bintang Papua, Senin 24 November 2014