Berbagai teori dan pengalaman menunjukkan bahwa mengubah lingkungan alam dan taraf hidup masyarakat dalam suatu daerah sangat ditentukan oleh pemimpin pemerintahan sebagai pengendali penyelenggaraan pemerintahan. Karena di tangannya ada kekuasaan dan kewenangan yang diberikan negara untuk mengatur, menata manusia dan alam yang ada di dalam ruang lingkup wilayahnya. Sejalan dengan kewenangan tersebut maka diikuti dengan pengelolaan keuangan negara yang diberikan kepada daerah yang menjadi tanggung jawabnya agar dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat. Atas dasar kewenangan tersebut maka untuk mewujudkannya kata pelayanan masyarakat menjadi kunci untuk membuka tabir kesejahteraan dan keamanan yang didambakan oleh masyarakat.
Pelayanan masyarakat adalah tugas pemerintah yang paling pokok dan kerja keras adalah sikap yang paling diharapkan dari setiap pemimpin pemerintah yaitu Bupati, Walikota untuk melaksanakannya. Penjabaran atas dua prinsip itu hendaknya menjadi pedoman bagi setiap pemimpin pemerintahan dan aparatur pemerintah. Pemerintah itu adalah pengaturan hubungan-hubungan sosial untuk mencapai harmoni dalam masyarakat. Ia bermakna pelayanan masyarakat dan penindakan terhadap mereka yang melanggar aturan atau hukum yang telah ditetapkan bersama.
