Pembangunan Jalan Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat

Berkat Perpres 40 Tahun 2013, Sejumlah Pembangunan Jalan Provinsi, Kabupaten/ Kota Dapat Dibiayai APBN.

UP4B telah mengupayakan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2013 oleh Presiden yang menjadi rujukan pembangunan jalan untuk membangun konektivitas di wilayah-wilayah terisolasi dengan jalan strategis nasional. SEBELUM ditetapkannya Perpres ini jalan yang statusnya nasional saja yang dibiayai dengan APBN. Sesudah ditetapkannya Perpres ini jalan provinsi dan kabupaten/ kota yang sifatnya strategis juga dapat dibiayai oleh Pemerintah Pusat melalui APBN. Contoh Kabupaten Kepulauan Yapen khususnya Pulau Yapen sudah 45 tahun dibentuk menjadi kabupaten, jalan keliling/ lingkar Pulau Yapen saja belum terhubungkan. Panjang Lingkar Pulau Yapen 500 KM sampai pada tahun 2012 baru terbangun 200 KM, masih tersisa 300 KM lagi. Penyebabnya karena dana pembangunan terbatas. Dana APBD lebih banyak kepada belanja pegawai.

Setiap tahun pembangunan jalan baru, dana yang disiapkan hanya 20 Milyar saja. Perhitungannya bila 1 KM membutuhkan 2 Milyar berarti hanya membuka jalan baru sepanjang 10 KM saja tiap tahun. Berarti membutuhkan waktu 30 tahun lagi Jalan Lingkar Yapen dapat terhubungkan. Mengapa tidak dapat dibiayai melalui Pemerintah Pusat dalam APBN karena jalan tersebut statusnya jalan provinsi dan kabupaten. Tetapi dengan Perpres ini pembangunan jalan tersebut dapat dimungkinkan untuk di program pembiayaannya dari Pemerintah Pusat melalui dana APBN. Sehingga diharapkan dalam waktu tidak terlalu lama lagi, 2 sampai dengan 3 tahun ke depan dapat terhubungkan dan masyarakat dapat menikmati Jalan Lingkar Yapen ini sehingga konektivitas wialyah dan kehidupan masyarakat akan lebih baik.

Pengelolaan Pemerintahan Di Bumi Cenderawasih Dalam Era Otonomi Khusus

Pemandangan Kota Jayapura

Pengelolaan pemerintahan di Bumi Cenderawasih ini dari waktu ke waktu terus mendapat perhatian dari semua lapisan masyarakat terutama penyelenggara pemerintahan di negeri ini. Mengapa perlu mendapat perhatian? Karena ada yang lemah perlu dikuatkan sehingga kedudukan atau posisinya seimbang, sama dan kuat. Ibarat anatomi tubuh manusia bila ada bagian yang sakit tentu bagian lain juga turut mengalami merasakan sehingga perlu diupayakan pemulihan dan kesembuhannya. Anatomi tubuh ini diibaratkan sebuah negara seperti Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bila ada provinsi atau suatu wilayah sakit atau lemah perlu dipulihkan, disembuhkan atau dikuatkan sehingga kedudukannya sama seimbang dan kuat. Itu adalah teori sistem yaitu saling berhubungan satu bagian dengan bagian lain dalam satu ikatan kesatuan. Perlu ada perhatian khusus untuk mengatasi yang lemah.

Jawabannya telah terwujud dengan adanya Undang-Undang Otonomi Khusus. Telah memberikan kepercayaan bahwa ada upaya dan kesungguhan pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Papua. Dalam perjalanan era otonomi khusus kita harus jujur mengakui ada kemajuan yang telah kita capai, rasakan dan nikmati. Kita juga harus jujur mengakui adanya kelemahan yang perlu ada perbaikan dan pembenahan. Persoalan sekarang adalah jangan kita saling menyalahkan satu dengan yang lain. Marilah kita bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab kita masing-masing menuju ke arah yang lebih baik. Karena kata orang bijak untuk mencapai kesempurnaan, memperkecil perbedaan dan memperbanyak persamaan. Dengan demikian sambil menunggu perbaikan dan pembenahan Otonomi Khusus, marilah kita bekerja menekuni apa yang telah ada pada kita.