Ada pandangan dan pendapat dari beberapa Kementerian dan Lembaga pada Pemerintah Pusat yang masih menggunakan pendekatan ekonomis atau perhitungan untung rugi dalam membangun Provinsi Papua dan Papua Barat. Pandangan seperti ini perlu dirubah dengan pandangan bahwa pelayanan terhadap masyarakat menjadi lebih penting dan utama. Contoh: pembangunan jalan setelah dibangun, program berikut adalah pembangunan infrastruktur pemerintahan, kesehatan, pendidikan dan ekonomi rakyat akan tumbuh dan menjadi perhatian Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk dilaksanakan.
Dapat ditemukan pada Kementerian Pekerjaan Umum bahwa di waktu lalu kebijakan pembangunan yang dibiayai oleh negara dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum hanya terbatas pada jalan nasional saja. Kita bersyukur karena Kementerian Pekerjaan Umum telah berubah pandangan dan pendekatannya setelah terus menerus UP4B mengkoordinasikan dengan Kementerian Pekerjaan Umum menyakinkan manfaat pembangunan jalan bagi masyarakat yang ada pada 40 kabupaten/ kota di Provinsi Papua dan Papua Barat. Dengan demikian tahap awal pembangunan perlu sejenak mengesampingkan perhitungan untung rugi dan ekonomis, tetapi mengedepankan pendekatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, itu bukti bahwa negara hadir untuk melayani masyarakat sekalipun masyarakat berada di pelosok gunung yang tinggi, lembah, dataran, pinggiran sungai dan daerah yang berawa, pesisir pantai, pulau-pulau, yang terpencil dan di wilayah perbatasan.
Dalam rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (P4B) langkah yang strategis yang menjadi pusat perhatian untuk dilaksanakan oleh Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) adalah pembangunan jalan untuk membuka isolasi wilayah menjadi penting dan utama karena selanjutnya akan mendorong infrastruktur lainnya. Pembukaan isolasi fisik wilayah melalui pembangunan jalan, diutamakan pada wilayah pegunungan dan juga wilayah terisolir lainnya. Kenapa pembangunan jalan diutamakn pada wilayah pegunungan? Karena penduduk Papua yang terbanyak ada di kawasan tersebut, tingkat kesulitan yang tinggi dirasakan masyarakat di sana dan tingkat kompleksitas permasalahan ditemukan di kawasan tersebut, sehingga perlu ada terobosan atau jalan keluar untuk memecahkan permasalahan ini agar masyarakat terhindar dari beban ini.
Pembangunan jalan diawali dari arah selatan yaitu Asmat menuju Kenyam (Kabupaten Nduga) terus melewati Mapenduma – Habema – Wamena (Kabupaten Jayawijaya), Oksibil (Kabupaten Pegunungan Bintang) – Dekai (Kabupaten Yahukimo) dan Oksibil – Waropko (Kabupaten Boven Digoel) dan wilayah terisolir lainnya.
Dan bila upaya ini diperkenankan Tuhan pada waktu tidak terlalu lama ditandatangani oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Peraturan Presiden tentang Pembangunan Jalan. Dengan maksud tidak ada hambatan lagi, jalan-jalan yang sifatnya Strategis Nasional, termasuk jalan kabupaten dan provinsi, dapat dimungkinkan untuk dibangun dengan biaya APBN atau biaya Pemerintah Pusat.
Hal yang sama dapat ditemukan pada Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia ataupun Kementerian/ Lembaga yang membangun perumahan rakyat di Papua dan Papua Barat terus dikoordinasikan oleh UP4B dengan kementerian/ lembaga terkait guna adanya pemahaman yang sama terhadap kondisi wilayah yang sulit menyebabkan kemahalan harga yang sangat tinggi dalam upaya membangun wilayah ini. Pembangunan perumahan rakyat layak huni type 36 untuk wilayah pantai dan kepulauan minimal berkisar Rp. 100-150 juta/ unit, sedangkan di wilayah pegunungan dan daerah yang berawa berkisar Rp. 250-300 juta/ unit untuk setiap keluarga. Sebab bila standard harga per unit di bawah angka tersebut sulit membangun rumah rakyat yang layak huni.
Pandangan ini yang terus-menerus diterobos oleh UP4B untuk menyakinkan kementerian dan lembaga tentang kondisi nyata yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintah di Provinsi Papua dan Papua Barat sehingga berubah pendekatannya untuk membangun Papua.
Contoh lain lagi: yang ditemukan pada Kementerian Komunikasi dan Informasi yaitu pembangunan telepon berdering yang dibangun di pelosok Tanah Papua dengan biaya negara, tidak dapat berfungsi dalam artian sulit dan tidak bisa digunakan oleh rakyat. Sekalipun secara fisik bangunan dan alat telepon berdering telah dibangun dan dipasang ada, tetapi tidak dapat dipakai untuk menghubungi atau mengkomunikasikan berita dengan orang lain. Untuk itu harus terus menerus berusaha mengkoordinasikan pada Kementerian Komunikasi dan Informasi agar mengalihkan pandangan untuk memahami kondisi nyata masyarakat yang bermukim di kampung yang terpencil dan terpencar, maupun di pulau-pulau dan daerah perbatasan dengan alat komunikasi yang memungkinkan adalah membangun Base Transceiver Station (BTS), sehingga masyarakat pengguna telepon seluler dapat berkomunikasi dengan sesama warga masyarakat.
Hal yang sama juga kami temukan pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) perlu dinyakinkan kondisi nyata yang dihadapi terutama kemampuan individu masyarakat untuk merawat alat penerangan ini. Ini tentu berkaitan dengan teknologi peralatan mesin yang sulit dilaksanakan oleh masyarakat, sehingga alat penerangan tersebut sekalipun sudah terpasang dan menyala, tetapi waktu pemakaiannya tidak lama karena membutuhkan perawatan periodik yang perlu dan didampingi oleh yang lebih mengerti. Untuk itu dialihkan pada alat penerangan yang sekali dipasang daya tahan setahun atau dua tahun.
Beberapa permasalahan yang ditemukan pada Kementerian/ Lembaga yang memprogramkan kegiatan pembangunan pada 40 kabupaten/ kota di Provinsi Papua dan Papua Barat. Untuk itu sebelum menetapkan program dan kegiatan perlu mengidentifikasikan dan memetakan secara baik dan benar, kondisi fisik wilayah, sosial budaya masyarakat setempat sehingga dapat bermanfaat bagi rakyat terutama masyarakat Papua.
* Awal Mei 2013
Tidak ada komentar:
Posting Komentar