Tampilkan postingan dengan label Pembangunan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Pembangunan. Tampilkan semua postingan

Senin, 24 Maret 2014

Pembangunan Yang Telah Dilaksanakan Daerah Otonom Baru Di Papua Adalah Pilihan Yang Tepat

Rumah Sakit Umum Kabupaten Teluk Bintuni


 
Pembangunan Ruas Jalan Merauke - Tanah Merah Kab. Boven Digoel

Latar Belakang

Perencanaan pembangunan pada intinya adalah menetapkan pilihan yang terbaik dari berbagai pilihan yang baik. Dengan maksud bahwa program atau kegiatan yang di tetapkan pertama untuk di bangun harus mempunyai daya ungkit atau daya dorong untuk pembangunan berikut.

Dengan demikian pembangunan insfrastruktur transportasi menjadi daya dorong pembangunan insfraktruktur pemerintahan, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi rakyat. Pengamatan dilapangan menunjukan bahwa tahapan pembangunan yang telah dilaksanakan Bupati,  Walikota untuk membangun daerah dan melayani masyarakat sesungguhnya sudah tepat.

Kita tidak bisa cepat mengatakan kenapa begini dan begitu, harus  kita sabar menunggu,  ,melihat hasil pembangunan pada 5-10 tahun ke depan, pasti ada perubahan yang terjadi.

Pembangunan Suatu Daerah Ditentukan Oleh APBD


Fonataba Tawarkan Pokok-pokok Pikiran Untuk Kabupaten Yapen

Jayapura – Wakil Kepala Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) Drs. E. Fonataba, MM, mengatakan bahwa pembangunan suatu daerah kabupaten sangat ditentukan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten tersebut.

“Mengapa demikian? Karena anggaran pemerintah daerah menjadi penggerak ekonomi daerah, memberi lapangan kerja, membangun fasilitas umum, utamanya jalan dan jembatan untuk membuka isolasi daerah dan memberi hidup bagi masyarakat di daerah tersebut, kendatipun ada pihak swasta dan investor tetapi pada umumnya terbatas,” ungkapnya kepada Cendrawasih Pos, Minggu (9/9/2012) kemarin.

Menurutnya, pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat. Atas dasar tanggung jawab ini maka pemerintah daerah diberi kewenangan mengatur, menata dan mengelola potensi dan sumberdaya yang ada untuk kemakmuran masyarakat.